TIMES SURABAYA, SURABAYA – Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia tengah mengerjakan proyek besar berupa penulisan ulang sejarah nasional. Proyek ambisius ini ditargetkan rampung dan resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. 

Namun, proyek ini tak luput dari sorotan tajam sejumlah elemen masyarakat, terutama dari kalangan pemuda dan mahasiswa daerah.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara (PB IMSU), Lingga Pangayumi Nasution, mengingatkan Menteri Kebudayaan Fadli Zon agar proyek sejarah nasional ini tidak terjebak dalam paradigma lama yang Jawa-sentris. 

Menurut Lingga, selama ini narasi sejarah Indonesia terlalu terfokus pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di Pulau Jawa, sementara kontribusi dan dinamika di luar Jawa kerap kali tersisih atau hanya disinggung secara sepintas lalu.

“Kurikulum sejarah kita saat ini masih terlalu Jawa-sentris. Seolah-olah sejarah Indonesia hanya bergerak di Yogyakarta, Jakarta, atau Surabaya. Padahal, di Sumatera Utara, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua, banyak peristiwa penting dan tokoh bersejarah yang ikut membentuk republik ini,” tegas Lingga kepada media, Jumat (23/5/2025).

Proyek Sejarah Nasional: 10 Jilid, 100 Sejarawan

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut proyek ini melibatkan lebih dari 100 sejarawan dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia. 

Mereka ditugaskan untuk menulis, merevisi, serta menyunting isi buku sejarah berdasarkan kajian ilmiah mutakhir.

Dua karya besar sebelumnya, Sejarah Nasional Indonesia (terbitan 1980-an) dan Indonesia dalam Arus Sejarah (2012), dijadikan referensi dasar dalam penyusunan versi baru.

Proyek ini akan menghasilkan 10 jilid buku sejarah resmi Indonesia, yang dirancang sebagai rujukan utama di tingkat nasional. Adapun isi jilid-jilid tersebut mencakup:

1. Sejarah Awal Indonesia dan Asal-usul Masyarakat Nusantara
2. ⁠Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina
3. ⁠Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah
4. ⁠Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi
5. ⁠Respons terhadap Penjajahan
6. ⁠Pergerakan Kebangsaan
7. ⁠Perang Kemerdekaan Indonesia
8. ⁠Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi
9. ⁠Orde Baru (1967–1998)
10. ⁠Era Reformasi (1999–2024)

Fadli Zon menegaskan bahwa tujuan utama proyek ini adalah memperkuat semangat kebangsaan serta menanamkan cinta Tanah Air melalui narasi sejarah yang utuh, ilmiah, dan membumi.

Desakan untuk Keadilan Sejarah

Lingga Pangayumi Nasution menyambut baik semangat pembaruan ini, namun menekankan bahwa semangat tersebut harus diiringi dengan keberanian untuk mengoreksi bias sejarah. 

Ia mencontohkan bagaimana tokoh-tokoh besar dari Sumatera Utara, seperti Sisingamangaraja XII hanya mendapat ruang yang minim dalam buku sejarah bahkan ada yang tidak tercatat dalam buku sejarah seperti Willem Iskander Nasution yang merupakan tokoh pendidikan bahkan mendirikan sekolah untuk bumi putra jauh dibandingkan Ki Hajar Dewantara.

“Jika sejarah ditulis ulang hanya untuk mempertebal glorifikasi kekuasaan pusat dan melupakan peran daerah, maka kita mengulangi kesalahan masa lalu. Sejarah bukan hanya milik satu pulau, tetapi milik seluruh anak bangsa,” ujarnya.

Lingga juga berharap proses penyusunan sejarah nasional ini melibatkan narasumber lokal, tokoh adat, dan sejarawan dari berbagai daerah di Indonesia agar narasi sejarah benar-benar mencerminkan kebhinekaan bangsa.

“Jangan hanya karena akses ke pusat terbatas, daerah-daerah di luar Jawa kembali terpinggirkan dalam sejarah nasional. Kita perlu keadilan narasi,” tambahnya.

Menuju Sejarah yang Inklusif dan Representatif

Proyek penulisan ulang sejarah nasional ini adalah momentum penting untuk menciptakan sejarah yang inklusif, representatif, dan adil. 

Banyak kalangan berharap bahwa buku sejarah resmi Indonesia yang baru nantinya tidak hanya menjadi dokumen akademik, tetapi juga refleksi jujur atas perjalanan bangsa yang penuh warna, konflik, dan kontribusi dari semua penjuru negeri.

PB IMSU menyatakan siap mengawal proses ini dengan kritis dan konstruktif. Mereka bahkan menyatakan tengah menyiapkan forum diskusi lintas kampus dan daerah untuk menginventarisasi tokoh dan peristiwa sejarah lokal yang patut dimasukkan dalam narasi nasional.

“Kami ingin buku sejarah ini benar-benar menjadi milik bersama, bukan milik segelintir,” kata Lingga. (*)