TIMES SURABAYA, SURABAYA – Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan sekadar agenda. Pemerintah mulai memperkuat basis dalam penguatan ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan Indonesia melalui prinsip gotong royong mengusung nilai-nilai sosial.

Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi dan UKM RI Henny Navilah dalam paparan strategi dan kebijakan nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mengatakan, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mengacu pada sejumlah regulasi.

Mulai Inpres 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Koperasi Desa Merah Putih dan Keppres 9 Tahun 2025 tentang Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

"Saat ini kita sudah memasuki etape kedua dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," katanya dalam acara Media Diskusi Diksi secara virtual, Kamis (27/11/2025).

Etape kedua tersebut, kata Henny, berjalan sesuai Inpres tahun 2025 meliputi proses pembangunan fisik sekaligus kelengkapannya.

Sementara berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, secara keseluruhan terdapat 131.617 koperasi aktif. Data ini tidak termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berjumlah mencapai 82.000 unit.

Ada 82.577 Koperasi Desa Merah Putih yang sudah berbadan hukum berdasarkan data Simkopdes.

Sejumlah 689.618 warga desa menjadi pengurus dan pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 75.176 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki akun Simkopdes, dan 43.580 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mengupdate profil Simkopdes.

"Namun, baru 1.229.221 warga yang menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kami mendorong 100 persen warga masyarakat desa bisa menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," ucapnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dinilai dapat memperluas lapangan kerja, inklusi keuangan, akselerator dan agregator UMKM, memperpendek supply chain atau memotong rantai pasok sebagai off taker pertama, hingga menekan tingkat kemiskinan ekstrem.

Akan ada enam gerai di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat gerakan ekonomi di setiap desa maupun kelurahan. Gerai tersebut ada sembako, apotek, klinik kesehatan, usaha, pergudangan, unit simpan pinjam. 

"Semua akan dibangun seragam di seluruh Indonesia dan saat ini ada 20.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sedang dalam proses pembangunan. Insyallah Maret 2026 akan sudah terbangun seluruh gerai di seluruh Indonesia," jelas Henny.

Sedangkan terkait akses permodalan awal koperasi, pemerintah telah menyediakan beberapa skema. Ada yang berasal dari anggota sebagaimana azas pembentukan koperasi, CSR, juga dari pemerintah pusat.

"Modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Selain itu, ada akses Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB) yang selama ini sudah memberi pembiayaan kepada seluruh koperasi di Indonesia," katanya.

Kendati demikian, Henny mengakui jika belum banyak Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mendapat akses permodalan dari LPDB tersebut.

Untuk memberikan kemudahan akses permodalan, saat ini Kementerian Koperasi sedang membuat Peraturan Menteri Koperasi yang sedang dalam proses harmonisasi.

"Sementara ini dari Rp3 miliar yang akan disediakan untuk setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Direncanakan Rp2,5 miliar untuk pembangunan fisik Pergudangan dan Rp500 juta untuk operasional gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih," katanya.

Henny menegaskan, ada kemungkinan akan ada perubahan-perubahan skema terkait proporsi pembiayaan yang akan diberikan.

Untuk diketahui, Koperasi Desa Merah Putih merupakan gagasan Margono Djojohadikusumo, kakek dari Presiden Prabowo Subianto yang merupakan begawan ekonomi.

Konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih itu kemudian menjadi program unggulan Presiden Prabowo yang tertuang di Asta Cita.(*)