TIMES SURABAYA, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berkomitmen membangun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara komprehensif.  Setiap desa di provinsi ini dinilai memiliki potensi luar biasa, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Semuanya akan dimanfaatkan secara berkesinambungan. 

Wacana digitalisasi koperasi pun bukan sekadar agenda belaka. Pemerintah provinsi melalui Dinas Koperasi dan UKM Jatim serta Dinas Komunikasi dan Informatika Jatim melakukan sejumlah penguatan kolaboratif dalam mewujudkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berbasis Desa Digital.

Berdasarkan data statistik, Jawa Timur (Jatim) terdiri dari 666 kecamatan, 8.494 desa/kelurahan (7.721 desa dan 773 kelurahan). Sedangkan 118 desa berada di kepulauan. 

Menurut data geografis dan topografi, dimana 75,30 persen desa/kelurahan terletak di wilayah dataran, 24,38 persen desa/kelurahan terletak di wilayah lereng, 7,79 persen desa/kelurahan berbatasan langsung dengan laut, dan 0,28 persen desa/kelurahan terletak di wilayah lembah, dan 0,04 persen desa/kelurahan di wilayah puncak/tebing.

Dimana 6.109 desa atau 72 persen di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. 1.081 desa/kelurahan (12,7 persen) sebagian besar masyarakat bekerja di bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi, dan perawatan mobil maupun sepeda motor.

Berdasarkan data demografi, 1.041 desa/kelurahan (12,3 persen) sebagian besar masyarakat bekerja di bidang industri pengolahan, 4.285 desa/kelurahan (50,45 persen) yang memiliki produk barang unggulan, dan 411 desa/kelurahan (4,8 persen) yang mengekspor produk unggulannya ke negara lain.

Setiap wilayah desa maupun kelurahan memiliki potensi masing-masing yang dapat dioptimalkan sebagai motor perekonomian rakyat dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Pembangunan KDKMP telah menyasar seluruh wilayah," jelas kata Nanang Abu Hamid, selaku Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Jatim dalam acara Media Briefing Diksi Koperasi Desa Merah Putih di Surabaya, Kamis (27/11/2025).

Data Dinas Koperasi dan UKM Jatim menyebutkan, terdapat 8.494 KDKMP yang terbentuk telah berbadan hukum dan merupakan jumlah tertinggi nasional.

Angka ini meningkat 99 persen dari total koperasi di Jatim yang sudah ada sebelumnya dimana berjumlah 74 unit. Kemudian, terdapat 1.915 proses pembangunan gerai unit usaha.

"Terdapat 674 unit usaha KDKMP mulai operasional berdasarkan mock up nasional," jelas Nanang.

Gerai yang sudah beroperasi itu meliputi 336 gerai sembako, 10 gerai apotek, 5 gerai klinik, 18 gerai logistik, 8 gerai pergudangan, 73 gerai simpan pinjam, dan 210 gerai usaha lain yang melibatkan potensi desa. Potensi itu akan terus dikembangkan dengan bantuan infrastruktur digital dalam proses pemasaran.

Desa Digital, Kunci Kesuksesan Koperasi 

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi pendorong dalam pembangunan infrastruktur Desa Digital sebagai langkah integrasi data dan penguatan komunikasi publik.

Konsep pembangunan Desa Digital mengacu pada lompatan kemajuan desa di Jatim berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 343 Tahun 2025. Dimana terdapat 4.716 desa berstatus Desa Mandiri di Jatim dan merupakan terbanyak nasional.

Desa Mandiri tersebut berkontribusi 23 persen terhadap total Desa Mandiri nasional yang berjumlah 20.503 desa. Jumlah Desa Mandiri di Jatim itu meningkat 17,34 persen dibanding tahun 2024 yang berjumlah 4.019 desa.

"Sejak Juli 2021, Jawa Timur telah bebas 100 persen dari Desa Tertinggal," kata 
Ketua Tim Kerja Kemitraan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Jatim, Eko Setiawan.

Dari data tersebut, konsep pembangunan Desa Digital dimulai. Mengacu pada Permendes No. 2 Tahun 2024 Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

Eko memaparkan, Desa Digital adalah konsep pembangunan desa yang didukung oleh teknologi digital.

Dalam mewujudkan misi tersebut, membutuhkan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.

Antara lain seperti akses jaringan internet, website desa, peralatan pengeras suara, radio SSB, radio komunitas, penyelenggara informasi publik, penyediaan layanan yang bekerja sama dengan operator internet melalui BUM Desa, serta persiapan sarana prasarana informasi dan komunikasi sesuai kewenangan desa.

Di sisi lain, juga perlu pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi meliputi pelatihan peningkatan kapasitas literasi digital, hingga pemberdayaan komunitas informasi masyarakat atau disebut KIM.

"KIM memiliki peran penting dalam komunikasi publik dan literasi digital desa," ucap Eko.

Berdasarkan data, jumlah KIM di Jatim per 7 November 2025 adalah 1.119 KIM Jatim yang terdaftar di website, dimana 707 KIM terdaftar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan 412 KIM tidak terdaftar KDKMP.

Mereka memiliki peran strategis sebagai ujung tombak penyebaran informasi, penggerak literasi digital, fasilitator pemasaran digital, dan penguat ekosistem komunikasi koperasi desa.

Sementara, dari total jumlah 8.494 desa maupun kelurahan yang ada di Jatim, masih ada sejumlah kawasan menghadapi tantangan jaringan internet atau sinyal dalam perwujudan digitalisasi desa tersebut.

Desa atau kelurahan dengan kategori sinyal blankspot ada 170 unit, kategori sinyal poor 556 unit, fair 1.434 unit, good 6.278 unit, dan excellent 56 unit.

"Data ini menunjukkan bahwa meski transformasi digital melaju cepat, masih ada kantong-kantong desa yang membutuhkan prioritas dukungan infrastruktur agar tidak tertinggal dalam digitalisasi koperasi dan layanan desa," kata Eko.

"Sebagian besar tantangan pembangunan infrastruktur digital ada di tantangan geografis wilayah maupun pegunungan maupun kepulauan, selain sisi bisnis dari provider," ucapnya menambahkan.

Di sisi lain, Eko mengatakan bahwa literasi digital merupakan kunci percepatan dalam SDM koperasi seperti penguatan keterampilan mengoperasikan aplikasi digital, keamanan digital, dan pemasaran.

Dengan 1.119 KIM di Jatim, kata Eko, Jatim memiliki modal sosial digital terbesar di Indonesia.

"Peran KIM sangat penting untuk edukasi digital masyarakat, publikasi produk koperasi, mitigasi informasi keliru, dan story telling desa sukses," ucap Eko.

Sementara penguasaan literasi data digital, KIM akan memiliki kemampuan membaca laporan digital dan menggunakan data untuk pengembangan usaha koperasi.(*)