TIMES SURABAYA, SURABAYA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur dari Komisi E, Puguh Wiji Pamungkas, mengeluarkan peringatan dini menjelang periode liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Mengingat kondisi geografis Jatim yang rentan bencana, anggota DPRD Jatim mendesak masyarakat dan wisatawan untuk menghindari wilayah dengan potensi risiko tinggi, terutama yang berada di sekitar kawasan Gunung Semeru dan area pantai.

Puguh Wiji Pamungkas, yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Malang Raya yang berdekatan dengan kawasan Semeru, menyoroti fakta bahwa aktivitas vulkanik masih terjadi. Hal ini membuat wilayah tersebut sangat berisiko.

“Kalau terkait dengan Semeru tentu sampai hari kemarin kan masih terjadi erupsi ya. Jadi libur Nataru saya fikir harus menghindari wilayah-wilayah yang berpotensi bencananya cukup tinggi," tegas Puguh.

Ia menambahkan, potensi ancaman bencana di Jatim tidak hanya terbatas pada gunung api. Wilayah lain juga harus diwaspadai secara maksimal.

“Bencana longsor, bencana erupsi Semeru, termasuk juga wisata pantai, juga harus menjadi tetap waspada karena potensi bencana di situasi yang seperti sekarang ini sangat mungkin terjadi kapan saja," urainya, merujuk pada kondisi cuaca ekstrem di akhir tahun.

Sebagai anggota Komisi E yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Puguh Wiji Pamungkas menekankan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan keselamatan warganya.

Ia mendesak agar Pemprov Jatim, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi terkait, terus mengaktifkan sistem peringatan dini.

“Dan peringatan dini yang juga perlu dilakukan oleh pemerintah, saya pikir juga perlu untuk terus memberikan warning kepada seluruh masyarakat yang melakukan liburan, tetap liburan, tetap refreshing, tetap berwisata,” tuturnya, menekankan bahwa liburan boleh, namun keselamatan adalah prioritas.

Peringatan ini menjadi penting mengingat lonjakan mobilitas masyarakat selama Nataru berpotensi memicu korban jiwa jika tidak diiringi dengan kesadaran dan mitigasi risiko yang memadai di tingkat destinasi wisata. (*)