TIMES SURABAYA, SURABAYA – Sebanyak 89 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jawa Timur (Polda Jatim) siap melayani masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, dari 89 unit SPPG itu sudah ada 14 SPPG yang beroperasi, 10 SPPG tahap peresmian, 2 SPPG proses verifikasi operasional, dan 63 unit SPPG sedang tahap penyelesaian pembangunan.

"Melalui program ini, Polda Jatim menunjukkan komitmen kuat, selain memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan anggotanya juga masyarakat yang ada di wilayah Jawa Timur," ungkap Kombes Pol Abast, Senin (8/12/2025).

Polda Jatim melalui jajarannya juga berkomitmen dalam menyediakan pelayanan pemenuhan gizi yang sistematis, terukur, dan berbasis kebutuhan riil di lapangan. 

"Transparansi menjadi prinsip utama, sehingga setiap proses pendistribusian maupun pemenuhan gizi dilakukan secara terbuka, tepat sasaran, dan dapat dipertanggung jawabkan," tegas Kombes Pol Abast.

Profesionalitas SPPG Polda Jatim juga tercermin dari tenaga kesehatan dan petugas yang terlibat dalam pelayanan.

Mereka dibekali standar operasional yang jelas, pelatihan berkala, serta pemahaman mendalam mengenai kebutuhan gizi yang sesuai bagi berbagai kategori penerima manfaat. 

Dengan dukungan SDM yang kompeten, SPPG Polda Jatim mampu memberikan layanan yang cepat, akurat, dan humanis sehingga meningkatkan kualitas penanganan kesehatan dan pemulihan kondisi bagi anggota maupun masyarakat.

"Inovasi layanan juga terus dikembangkan agar pemenuhan gizi dapat dilakukan lebih efektif dan berkelanjutan," tambah Kombes Pol Abast.

Sementara Polda Jatim juga memanfaatkan teknologi serta pengawasan distribusi. Selain itu, sistem pelaporan yang modern untuk memastikan bahwa setiap paket gizi yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan penerima. 

Menurut Kombes Pol Abast, proses ini tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan memastikan tidak ada ruang bagi ketidaktepatan dalam pendataan maupun penyaluran.

Pelayanan pemenuhan gizi yang dilakukan secara profesional dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. (*)