TIMES SURABAYA, SURABAYA – Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR) Dr Suko Widodo Drs MSi menyoroti aksi yang disebut sejumlah media sebagai 'penjarahan toko' saat terjadi bencana banjir bandang di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan sebagian wilayah Aceh.

Menurut Suko, hal tersebut tidak seharusnya terjadi apabila pemerintah mampu mengantisipasi.

“Mereka mengambil hanya untuk makan karena situasi darurat, untuk bertahan hidup,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Senin (8/12/2025).

Suko menyebut bahwa tindakan itu kurang tepat apabila disebut sebagai penjarahan. Ia menilai tindakan itu sangat manusiawi dilakukan oleh korban karena minimnya akses bantuan yang ada. 

"Banyak wartawan yang kurang memahami jurnalisme kebencanaan, sehingga penulisannya perlu diperhatikan,” ungkap Suko Widodo, yang juga pengajar komunikasi resiko dan kebencanaan ini.

Dalam pemberitaan bencana, ada cara khusus dalam menyusun berita. Salah satunya yaitu dalam jurnalisme kebencanaan, jurnalis dituntut untuk memiliki simpati dan empati pada korban.

“Saya rasa penyebutan penjarahan pada berbagai media menunjukkan framing yang buruk bagi korban, padahal terdapat alasan rasional di belakangnya,” ungkapnya.

Suko juga menyoroti pernyataan pejabat di media, terlebih pada kondisi bencana banyak pejabat yang memberikan pernyataan yang terkesan blunder.

“Dalam situasi bencana dan kategori darurat, seharusnya pejabat membuat pernyataan yang informatif dan direktif. Sementara lupakan pernyataan yang sifatnya analisis,” ujarnya.

Pejabat, kata Suko, idealnya menyampaikan terkait proses penanganan bencana. Gaya komunikasi yang tepat seharusnya dengan melihat fakta yang ada sebelum berkomentar.

“Seharusnya sebelum membuat pernyataan, pejabat perlu data-data valid. Perlunya memperhitungkan risiko pada setiap pernyataan yang ada, jangan sampai kedepannya akan menimbulkan kericuhan,” ungkapnya.

Manajemen Bencana yang Kurang Baik 

Suko menyebut bahwa fenomena kericuhan tersebut dapat terjadi akibat adanya manajemen bencana yang kurang baik.

“Fenomena itu menunjukkan bahwa negara kurang bisa menjamin kehidupan warganya sehingga dalam bencana yang terjadi muncul berbagai side effect buruk," ujarnya.

Hal itu juga memperlihatkan bahwa pentingnya pengetahuan manajemen bencana yang baik. Selain itu, perlu peningkatan terkait pengetahuan mitigasi serta pentingnya makna menjaga alam.

“Ini pelajaran ke depan, agar pemerintah dan semua pihak belajar tentang manajemen resiko bencana,” ungkapnya.

Suko menambahkan, bahwa banyak kebijakan lingkungan dilanggar oleh pihak-pihak yang serakah dan demi keuntungan pribadi. Akibatnya, alam rusak dan melahirkan bencana bagi manusia lain.

"Pemerintah perlu menegakkan regulasi yang ada secara ketat agar kedepannya hal serupa tidak terjadi,” ujarnya.

Suko tak lupa mengingatkan agar semua pihak bisa bahu membahu membantu dalam menangani permasalahan yang ada.

“Selain itu, dalam keadaan ini pemerintah dan warga harus bersinergi dalam membantu saudara kita yang terdampak,” ujarnya. (*)