TIMES SURABAYA, SURABAYA – Pendahuluan 

Perubahan geoekonomi global yang dilanda ketidakpastian kian meningkat dengan adanya kebijakan yang dilontarkan Presiden AS Donald Trump "America First Priorities" mengakibatkan kompleksitas geoekonomi global yang memanas, hal tersebut dapat memberikan ancaman dan dampak yang signifikan terhadap perdagangan dan stabilitas ekonomi Indonesia.

Kebijakan Trump yang proteksionis, seperti penerapan tarif impor tinggi, dapat mempengaruhi perdagangan global dan stabilitas ekonomi Indonesia. Meskipun Indonesia tidak secara langsung menjadi target kebijakan ini, ancaman dari perubahan dalam dinamika perdagangan global dan ketidakpastian ekonomi tetap mempengaruhi perekonomian Indonesia. Ketidakpastian pasar global, berdampak pada aliran investasi asing ke Indonesia. Investor mungkin lebih berhati-hati dalam berinvestasi di negara yang dianggap berisiko tinggi akibat ketegangan perdagangan.

Setiap negara memiliki tujuan memaksimalkan kesejahteraan masyarakatnya, dengan pertumbuhan ekonomi meningkat diharapkan seiring dengan adanya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat (Kennedy, 2022). Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mengembangkan strategi adaptif dalam menghadapi tantangan ini dan memanfaatkan peluang yang mungkin muncul dari perubahan kebijakan global.  

Berdasarkan RPJMN 2025-2029 sebagaimana Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025, terdapat delapan Program Hasil Terbaik Cepat Asta Cita (PHTC) yang akan menjadi agenda prioritas Presiden selama kurun waktu 2025-2029. PHTC sendiri menjadi program andalan Presiden untuk menjawab 8 misi beliau dengan sasaran, dan target yang telah ditetapkan pada RPJMN 2025-2029.

Di sektor sosial, terdapat program pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi anak balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak sekolah yang bermanfaat bagi pertumbuhan serta transformasi sosial jangka menengah. Di sektor ketahanan, terdapat program pengembangan pangan lokal dan nabati yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas pangan di Indonesia. 

1. Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

Pemerintahan Presiden Prabowo periode 2025-2029 yang mengusung visi "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", yang dituangkan dalam RPJMN 2025-2029 mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 (Bappenas, 2025).

Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita yang memuat 17 Program Prioritas yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah strategis berupa 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quickwins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

2. Dinamika Geoekonomi Terkini

Ekonomi global saat ini berada dalam bayang-bayang ketidakpastian akibat fragmentasi perdagangan, inflasi tinggi, proteksionisme negara besar, serta krisis iklim yang memperburuk rantai pasok. Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan hanya 3,3% pada 2025 (IMF 2025; OECD 2025), lebih rendah dari level pra-pandemi, dengan negara berkembang berisiko tumbuh lebih lambat akibat tekanan eksternal.

Investasi besar-besaran negara maju pada energi hijau juga menimbulkan kesenjangan akses teknologi, sekaligus membuka peluang bagi negara penghasil mineral strategis seperti Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam rantai pasok global, sepanjang disertai regulasi yang jelas dan tata kelola berkelanjutan.

Bagi Indonesia, geoekonomi terkini menuntut transformasi dari ketergantungan ekspor komoditas mentah menuju hilirisasi bernilai tambah. Pertumbuhan ekonomi yang solid, di atas 5% pada 2024 dan diproyeksikan 5,1% di 2025, didukung reformasi struktural, digitalisasi, dan investasi strategis. Namun, risiko eksternal seperti proteksionisme Amerika Serikat dan perlambatan ekonomi global tetap harus diantisipasi agar transisi menuju ekonomi berkelanjutan tidak terhambat.

Makan Bergizi Gratis dan Bantuan Gizi untuk Balita dan Ibu Hamil

Dalam perspektif geoekonomi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar intervensi gizi, melainkan merupakan instrumen strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi domestik dan memperkecil ketergantungan eksternal. Melalui program ini, pemerintah membentuk ekosistem pangan lokal yang terintegrasi.

Permintaan yang stabil dari program MBG menciptakan kepastian pasar, mendorong investasi baru di sektor pertanian dan pangan, serta meningkatkan pendapatan petani dan pelaku UMKM. Kajian oleh INDEF (2024) memperkirakan bahwa alokasi anggaran Rp 71 triliun untuk MBG dapat mendorong PDB hingga Rp 14,6 triliun, dan menciptakan lapangan kerja tambahan sebesar 0,19% di sektor terkait, dengan syarat bahan baku dipasok dari produksi dalam negeri.

Secara regulatif, Program MBG telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, yang menetapkan program ini sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Perpres ini menjadi dasar hukum pelaksanaan MBG secara nasional, termasuk penguatan rantai pasok lokal dan pengurangan ketergantungan impor pangan. 

Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Menuntaskan TBC dan Pembangunan Rumah Sakut Berkuaitas di Kabupaten

Program kesehatan dalam kerangka Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan akses layanan medis, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah yang strategis. Melalui Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), penanganan TBC, dan pembangunan rumah sakit berkualitas di kabupaten, negara hadir langsung di tengah masyarakat sekaligus memperkuat struktur ekonomi lokal. Pemeriksaan kesehatan gratis, yang menyasar masyarakat berdasarkan bulan kelahiran, mendorong peningkatan deteksi dini penyakit dan menurunkan beban biaya kesehatan jangka panjang.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,7 triliun dalam APBN hingga April 2025 untuk mendukung program ini (Kemenkeu, 2025). Transformasi ini tidak hanya meningkatkan layanan kesehatan, tapi juga memicu pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja di bidang medis, peningkatan permintaan alat kesehatan, serta daya tarik investasi sektor farmasi dan logistik.

Ketahanan Pangan (Cetak Sawah, Food Estate)

Cetak sawah dan program food estate tidak hanya berperan dalam meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menggerakkan ekonomi pedesaan, membuka lapangan kerja, serta memperkuat rantai pasok lokal. Program food estate menghadirkan model terpadu berbasis riset, teknologi, dan infrastruktur yang mampu menopang cadangan strategis nasional.

Selain itu, cetak sawah terbukti mampu meningkatkan produktivitas padi dan pendapatan petani di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Katingan dan Merauke, sehingga mendukung ketahanan pangan sekaligus kesejahteraan masyarakat (Mustapa et al., 2018).

Food estate juga memberi kepastian pasar bagi petani melalui penguatan kelembagaan ekonomi, membuka peluang industri pangan bernilai tambah, serta memperkokoh daya tahan ekonomi daerah terhadap guncangan eksternal. Dengan demikian, ketahanan pangan dalam kerangka PHTC menjadi instrumen penting untuk memperkuat kemandirian dan daya saing nasional. 

Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas

Program pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul serta Revitalisasi Sarana-Prasarana Sekolah dan Madrasah Berkualitas berkaitan erat dengan agenda pembangunan SDM unggul sebagai fondasi utama pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Program ini diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah melalui penyediaan sekolah serta madrasah unggul, sekaligus memperbaiki sarana dan prasarana agar sesuai dengan standar pendidikan modern berbasis digital, sains, dan teknologi. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas menjadi pondasi dasar yang diperlukan untuk mendukung program tersebut (Dikdasmen, 2025).

Lebih jauh, program ini tidak hanya mendukung peningkatan kualitas pembelajaran, tetapi juga menjadi strategi nasional dalam memperkuat daya saing global, kemandirian bangsa, serta ketahanan nasional di tengah dinamika perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia.

Program Penambahan Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha

Penambahan Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha sebagai instrumen kebijakan sosial dan ekonomi akan memperkuat perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Empiris, pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan akses pembiayaan terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membuka peluang usaha yang lebih besar (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2024).

Kebijakan yang memfasilitasi regulasi dan dukungan keuangan mikro seperti program kewirausahaan sosial juga mendorong partisipasi usaha mikro dalam ekonomi formal, memperkuat ekonomi lokal, dan memberikan jaminan pasar bagi pelaku usaha kecil (Kementerian Sosial RI, 2021).

Dengan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung, program Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha bisa menjadi upaya strategis yang bukan hanya memitigasi dampak guncangan global tetapi juga mengurangi kesenjangan sosial, memperkuat produktivitas nasional dan memperkokoh posisi Indonesia dalam kompetisi geoekonomi.

Kenaikan Gaji ASN dan TNI/POLRI

Kebijakan PHTC dalam perspektif geoekonomi mencerminkan investasi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia yang krusial untuk menghadapi persaingan dan tantangan ekonomi global. Salah satu bentuk implementasi PHTC adalah kebijakan kenaikan gaji ASN dan TNI/POLRI yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik dan stabilitas keamanan nasional.

Studi menunjukkan bahwa kompensasi dan insentif yang memadai bagi aparatur sipil negara berdampak positif terhadap kinerja, motivasi, dan efisiensi birokrasi. Oleh karena itu, PHTC dan kebijakan kenaikan gaji harus dijalankan secara cermat agar manfaat berupa peningkatan kualitas SDM dan kinerja aparatur dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko fiskal yang berlebihan bagi keberlanjutan pembangunan nasional dan keamanan negara.

Namun demikian, kebijakan ini juga membawa risiko berupa tekanan fiskal akibat beban anggaran yang meningkat, hal tersebut sejalan dengan temuan Yusuf dan Huda (2021) yang menegaskan pentingnya pengelolaan fiskal secara hati-hati guna mencegah terjadinya defisit yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. 

Pembangunan Infrastruktur Desa dan program 3 Juta Rumah

Kebijakan PHTC dalam perspektif geoekonomi berpotensi mendorong ekonomi inklusif melalui perluasan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus meningkatkan aktivitas sektor konstruksi yang memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Penelitian menunjukkan bahwa program pembiayaan perumahan seperti FLPP mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah dan merangsang perkembangan sektor properti serta pembangunan daerah. Namun, investasi besar yang dibutuhkan dalam kebijakan ini menimbulkan risiko tekanan fiskal yang jika tidak dikelola dengan hati-hati dapat mengarah pada defisit di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Oleh karena itu, sinergi kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan kebijakan sekaligus memastikan efektivitas PHTC dalam memperkuat pembangunan dan ketahanan nasional. Studi empiris menunjukkan bahwa interaksi positif antara kebijakan fiskal dan moneter dapat mendukung stabilitas makroekonomi serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan (Pravitasari & Insukindro, 2023; Putri & Kusumastuti, 2021).

Rekomendasi Kebijakan

Pemerintahan Presiden Prabowo 2025-2029 menjadikan visi "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045" dalam RPJMN 2025-2029 sebagai langkah awal membangun fondasi ekonomi nasional yang kuat. Visi ini diwujudkan melalui delapan misi utama Asta Cita, dengan 17 Program Prioritas dan delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebagai akselerator pembangunan.

Kebijakan ini mengintegrasikan dimensi geoekonomi dengan fokus pada ketahanan pangan, hilirisasi industri, transformasi digital, dan investasi strategis untuk memperkuat struktur nasional secara cepat dan berkelanjutan. Akselerasi PHTC dalam Asta Cita menjadi kunci mewujudkan pembangunan inklusif, stabil, dan berdaya saing tinggi menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka memastikan implementasi PHTC dapat menghadapi dinamika geopolitik, geoekonomi dan Balingstra, maka berbagai rekomendasi operasional harus dilakukan secara cepat dan terukur dalam jangka pendek hingga menengah (2025-2029) guna menghadapi ketidakpastian global dan memastikan stabilitas ekonomi nasional. Secara lengkap kebutuhan intervensi kegiatan terhadap 8 PHTC dirangkum dalam tabel.

Sinergi geoekonomi menjadi basis penting dalam percepatan pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) 2025–2029 sebagai instrumen nyata mewujudkan visi Asta Cita Presiden dengan fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, hilirisasi industri sumber daya alam, ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, serta investasi berorientasi ekspor.

Melalui strategi geoekonomi ini, PHTC mampu menjawab tantangan nasional secara cepat, tepat, dan terukur, memperkuat pondasi pembangunan inklusif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya saing dan stabilitas ekonomi Indonesia di kancah global. Oleh karena itu, kebijakan publik yang visioner, adaptif, dan resilien sangat krusial untuk mengoptimalkan implementasi PHTC dan memperkokoh posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika geoekonomi dunia menuju Indonesia Emas 2045.