TIMES SURABAYA, SURABAYA – Satu abad Nahdlatul Ulama (NU) bukan sekadar penanda usia organisasi keagamaan, melainkan momentum reflektif untuk menilai sejauh mana jam’iyah terbesar di Indonesia ini bertransformasi dalam menjawab persoalan umat, khususnya di bidang ekonomi. 

Sejak kelahirannya, NU berpijak pada realitas sosial kaum mustadh’afin seperti petani, nelayan, santri, dan masyarakat desa, namun tantangan ekonomi global hari ini menuntut NU tidak berhenti pada peran moral dan kultural semata, melainkan bergerak strategis sebagai aktor ekonomi yang terorganisasi, profesional, dan berdaulat.

Keberpihakan struktur Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terhadap transformasi ekonomi menjadi kunci utama. Dalam beberapa tahun terakhir, arah kebijakan PBNU menunjukkan kesadaran bahwa penguatan ekonomi umat tidak dapat dilepaskan dari peran profesional: ekonom, akuntan, auditor, manajer, dan pelaku usaha. 

Ekonomi tidak lagi diposisikan sebagai sektor pelengkap dakwah, tetapi sebagai medan jihad struktural untuk keadilan sosial. Tanpa desain tata kelola yang akuntabel dan berbasis keilmuan, keberpihakan ekonomi hanya akan menjadi jargon normatif.

Dalam konteks ini, dorongan PBNU terhadap penguatan lembaga-lembaga ekonomi di bawah naungannya menjadi langkah strategis. BUMNU, koperasi NU, dan berbagai unit usaha berbasis pesantren harus diperlakukan sebagai entitas ekonomi modern, bukan sekadar simbol kemandirian. 

Mereka membutuhkan sistem akuntansi yang transparan, manajemen risiko, akses pembiayaan yang sehat, serta integrasi dengan rantai pasok nasional. Tanpa itu, lembaga ekonomi NU berisiko stagnan dan kalah bersaing dengan korporasi besar.

Pengarusutamaan program-program ekonomi juga harus menjadi agenda lintas lembaga, bukan sektoral. Program ekonomi NU tidak boleh terfragmentasi antara pesantren, kampus, badan otonom, dan lembaga struktural. 

Diperlukan satu grand design ekonomi NU yang menyatukan produksi, distribusi, pembiayaan, dan pemasaran dalam satu ekosistem yang saling terhubung. Inilah makna ekonomi jama’ah: kolektif, terkoordinasi, dan berorientasi jangka panjang.

Peran kampus-kampus di bawah Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) sangat strategis dalam kerangka Sustainable Community Development. Perguruan tinggi NU tidak cukup hanya mencetak sarjana, tetapi harus menjadi pusat inkubasi ekonomi komunitas. 

Riset terapan, pendampingan UMKM warga NU, desa binaan berbasis pesantren, serta integrasi KKN tematik ekonomi produktif harus menjadi agenda utama. Kampus NU harus turun dari menara gading akademik menuju ladang-ladang produksi umat.

Transformasi ekonomi NU juga mensyaratkan penguatan kompetensi dan profesionalisme kader. Lembaga kaderisasi seperti Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), GP Ansor, PMII, IPNU dan IPPNU memiliki peran strategis dalam mencetak SDM ekonomi yang berintegritas dan kompeten. 

Tantangannya bukan hanya militansi ideologis, tetapi kapasitas teknokratis: membaca laporan keuangan, mengelola koperasi, menyusun bisnis plan, hingga mengawal kebijakan publik. Tanpa profesionalisme, idealisme mudah terjebak dalam romantisme sejarah.

Lebih jauh, jam’iyah NU tidak boleh terus diposisikan hanya sebagai pasar potensial. Dengan basis massa puluhan juta, NU harus bertransformasi menjadi pelaku dan produsen yang menguasai sumber-sumber produksi. Petani NU, nelayan NU, dan pelaku UMKM NU harus terhubung dalam satu sistem ekonomi jama’ah. 

Produksi beras, rempah-rempah, sayuran, ikan, dan kebutuhan pangan strategis lainnya idealnya dikelola secara kolektif oleh struktur dan warga NU, dari hulu hingga hilir. Ini bukan soal eksklusivisme, melainkan kedaulatan ekonomi.

Penguasaan sektor produksi pangan oleh jam’iyah NU juga merupakan bentuk konkret dari ekonomi keumatan yang berkeadilan. Ketika rantai produksi dikuasai tengkulak dan korporasi besar, warga NU hanya menjadi objek eksploitasi. 

Sebaliknya, ketika NU hadir sebagai pengelola ekosistem produksi, nilai tambah dapat dinikmati oleh jama’ah sendiri. Di sinilah pentingnya membangun ekosistem ekonomi Nahdlatul Ulama yang terintegrasi: produksi, pembiayaan syariah, distribusi, hingga pasar digital.

Transformasi ekonomi satu abad NU pada akhirnya bukan sekadar soal program, tetapi perubahan paradigma. Dari ekonomi karitas menuju ekonomi produktif, dari konsumen menuju produsen, dari simbol menuju sistem. 

NU memiliki modal sosial, kultural, dan spiritual yang luar biasa. Tantangannya adalah menerjemahkan modal tersebut ke dalam arsitektur ekonomi yang modern, profesional, dan berkelanjutan. 

Jika itu berhasil dilakukan, maka satu abad NU berikutnya bukan hanya akan dikenang sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai lokomotif kemandirian ekonomi umat dan bangsa.

***

*) Oleh : Dr. Muhammad Aras Prabowo, S.E., M.Ak., Intelektual Muda Nahdlatul Ulama dan Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.