TIMES SURABAYA, SURABAYA – Puspa Agro Sidoarjo bakal menjadi tempat pembangunan Instalasi Karantina Terpadu pertama di Indonesia. 

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa bahkan telah resmi menandatangani MoU dengan Kepala Badan Karantina Indonesia Dr Sahat Manaor Panggabean tentang pentingnya Penyelenggaraan Perkarantinaan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di Gedung Negara Grahadi, Jumat (4/7/2025).

MoU ini juga diikuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Karantina Indonesia dan PT Jatim Grha Utama (JGU) untuk penempatan fasilitas karantina di Puspa Agro menjadi pusat Instalasi Karantina Terpadu pertama di Indonesia. JGU sendiri merupakan BUMD pengelola bisnis Puspa Agro.

Diketahui kawasan Puspa Agro mencakup luasan 50 hektare siap bertransformasi menjadi hub karantina modern.

Terutama karena kawasan ini telah dilengkapi sarana laboratorium mutakhir, fasilitas pengujian komprehensif, logistik terpadu, hingga layanan kepabeanan.

Dengan demikian, seluruh proses ekspor dan distribusi komoditas pertanian, perikanan, dan peternakan dapat diselesaikan secara one-stop service.

Direktur Utama (Dirut) PT JGU. Mirza Muttaqien menegaskan bahwa MoU ini sangat mendukung Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara.

Instalasi Karantina Terpadu ini akan mengintegrasikan layanan lembaga yang akan memudahkan arus barang dan logistik.

“Gambaran umumnya nanti semua akan jadi satu. Karantina ada di sana, bea cukai, dry port juga akan ada di sana. Sehingga dwelling time akan menjadi issue yang akan sangat teratasi dengan adanya instalasi karantina terpadu ini,” kata Mirza.

“Selain itu juga akan ada integrasi data dari badan karantina, bea cukai dan juga Pemprov Jatim sehingga tracing ekspor dan impor kota akan semakin baik,” tegas Mirza.

Nantinya, logistik dari atau sebelum ke pelabuhan langsung dibawa ke kawasan karantina terpadu ini. Semua pengurusan bisa dilakukan di satu kawasan, termasuk telah disediakan transit karantina, bea cukai dan juga adanya laboratorium uji.

“Karena semua sudah ada dalam satu kawasan maka tidak perlu menunggu pemeriksaan. Sehingga akan efektif memangkas dwelling time,” pungkas Mirza.

Kerja sama ini dinilai merupakan langkah strategis untuk menjadikan Jawa Timur garda terdepan dalam keamanan hayati dan efisiensi logistik impor maupun ekspor.

Tidak hanya itu, Instalasi Karantina Terpadu ini digadang akan sangat efisien untuk menekan dwelling time dalam rantai perdagangan dan logistik karena semua pengurusan dokumen semua ada dalam satu kawasan.

Gubernur Khofifah sebelumnya menuturkan bahwa MoU terkait pendirian Instalasi Karatina Terpadu, di Indonesia ini  baru pertama kali dilakukan di Jatim. Karantina ini untuk hewan, ikan dan tumbuhan.

"Untuk yang ikan bahkan ini sudah jalan,” kata Khofifah.

Karena sistemnya terpadu, semua akan tersedia dalam satu kawasan. Mulai laboratorium, bea cukai dan badan karantina baik untuk ekspor maupun impor.

"Artinya ini akan sangat efisien,” imbuhnya. 

Pihaknya optimistis bahwa layanan Instalasi Karantina Terpadu ini akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi alur perdagangan dan logistis ekspor maupun impor.

Karena eksportir maupun importir tidak perlu harus berpindah-pindah tempat dalam pengurusan dokumen karena semua sudah terpadu.

“Ini akan meningkatkan efisiensi arus barang termasuk untuk dweeling time, dan pasti akan menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) kita. Mudah-mudahan akan ikut meningkatkan daya saing produk kita sehingga investasi ke Jatim juga akan lebih banyak lagi,” tandasnya.

Tidak hanya itu, Instalasi Karantina Terpadu ini juga sejalan dengan visi untuk menjadikan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara.

Bukan hanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai simpul strategis yang menghubungkan rantai pasok pangan dan logistik di seluruh Indonesia.

Pentingnya layanan perkarantinaan di Jawa Timur tercermin dari nilai perdagangan tahun sebelumnya.

Sepanjang tahun 2024, pelayanan karantina di Jawa Timur telah memfasilitasi ekspor senilai USD 25,80 miliar dan impor sebesar USD 29,97 miliar.

Data ini menegaskan bahwa peran karantina sangat vital bagi kinerja ekspor dan impor Jawa Timur, sekaligus menjaga integritas produk yang masuk maupun keluar daerah.

"Kami berkomitmen untuk mempercepat arus barang, menekan biaya logistik yang selama ini menjadi tantangan bagi pelaku usaha, serta yang paling utama, menjamin keamanan hayati produk-produk unggulan Jawa Timur," tegas Gubernur Khofifah.

"Ini adalah wujud nyata dukungan pemerintah provinsi terhadap pelaku usaha, memberikan kemudahan dan kepastian dalam mengurus ekspor, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas,” pungkasnya. 

Di sisi lain, Kepala Badan Karantina Indonesia Dr. Sahat Manaor Panggabean menegaskan bahwa MoU pendirian Instalasi Karantina Terpadu ini menjadi pioneer dan siap untuk menjadi percontohan untuk diterapkan di kawasan lain di Indonesia. 

“Hari ini kami MoU dengan Pemprov Jatim, bahwa kita akan membangun Instalasi Karantina Terpadu, yang nanti kita harapkan semua pengurusan di karantina dan bea cukai selesai di satu kawasan di Puspa Agro. Semua diselesaikan dalam satu kawasan,” tegasnya.

Pihaknya optimis sistem ini akan membuat Indonesia sejajar dengan negara-negara lain. Karena sistem ini akan terkoneksi dengan negara mitra ekspor dan impor Indonesia.

“Sehingga mereka paham barang barang mereka sampai mana dari mana. Saya pikir karena semua sudah siap, tahun ini bisa segera running,” pungkasnya. (*)