TIMES SURABAYA, JAKARTA – Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK RI), Erna Rusdiana menyampaikan bahwa perhutanan sosial (perhutsos) terus berkolaborasi dengan lembaga dan kementerian agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekitar.

Hal tersebut disampaikan Erna saat menjadi narasumber pada Podcast Sesi 10 dengan tajuk Perhutanan Sosial yang Responsif Gender yang diselenggarakan atas kerjasama The Asia Foundation dan KLHK pada hari Kamis  (24/3/2022).

"Perhutanan sosial ini tidak berdiri sendiri tetapi berkolaborasi dengan program-program pemberdayaan masyarakat. Program program pemberantasan kemiskinan, program-program peningkatan perekonomian yang ada di kementerian atau di lembaga lain atau yang diimplementasikan di setiap daerah," ujar Erna di Jakarta, 

Selain hal itu, Erna menegaskan perhutanan sosial juga sangat memperhatikan peran perempuan, khususnya terkait pengembangan usaha. Salah satu yang dilakukan pihaknya adalah dengan mendata kembali jumlah perempuan yang berkiprah di perhutanan sosial.

"Sehingga kita bisa mendapatkan data yang benar-benar akurat dan akses legal, sehingga dapat diketahui berapa persen (peran) perempuannya," jelas Erna.

Setelah pendataan itu, lanjut Erna kita pihaknya juga melakukan pengembangan-pengembangan program yang ramah terhadap perempuan dan anak.

"Kita juga perlu melihat anak-anak dan harus ramah terhadap perempuan, apalagi ini masalah masuk ke hutan ini ya. Bagaimana keamanan perempuan dalam hutan itu juga perlu mulai diperhatikan," tegasnya.

Dalam pengembangan program perhutsos, Erna menyampaikan pihaknya harus hadir memberikan jaminan kesehatan dan juga pendidikan bagi kelompok rentan, seperti perempuan dan anak.

"Saya kira program-program di perhutsos akan semakin berkembang dengan kolaborasi dengan program-program yang lain (khususnya) pendidikan dan kesehatan. Poinnya adalah kolaborasi pasti urusan perempuan akan lebih dibantu oleh banyak pihak," pungkas Sekretaris Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK RI. (*)