TIMES SURABAYA, SURABAYA – Program dana abadi Perguruan Tinggi yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi (Kemendikbud Ristek) merupakan terobosan bagus dan patut didukung oleh masyarakat selama itu bener dan serius tepat sasaran untuk pengembangan Pendidikan Tinggi di Indonesia, bukan dijadikan ajang bancaan korupsi.

Perpres 111/2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang menggantikan Perpres 12/2019 tentang Dana Abadi Pendidikan menjelaskan bahwa Dana Abadi di bidang Pendidikan adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program Pendidikan bagi generasi berikutnya yang tidak dapat digunakan untuk belanja.

Dana abadi perguruan tinggi bersifat simpanan yang akan dikembangkan dan hasilnya akan dimanfaatkan untuk meringankan beban biaya pendidikan yang harus dibayarkan mahasiswa dalam menempuh studinya, mengembangkan riset, serta melakukan pengabdian pada masyarakat.

Menurut Lukman (Direktur Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi), "dana abadi pendidikan tinggi merupakan sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Adapun operasional pelaksanaan kolaborasi antara pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dengan Lembaga Pengelolah Dana Pendidikan (LPDP).

Sebagai tahap awal dana abadi ini diberikan kepada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) secara bertahap untuk meningkatkan fasilitas pengajaran maupun penelitian hingga menjadi perguruan tinggi kelas dunia. Kami menyiapkan Dana Abadi Perguruan Tinggi ini dengan harapan semua pendanaan ini bisa terfokus untuk kegiatan fasilitasi agar perguruan tinggi bisa menjadi perguruan tinggi kelas dunia'.(Kemendikbud.go.id, 29/7/2022).

Hemat saya, gagasan tersebut secara ideal-normatif sangat bagus dan kita berharap apa yang di sampaikan oleh Pejabat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) itu konsisten dan benar-benar terwujud secara nyata di lapangan untuk pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. 

Berdasarkan data Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Pemerintah telah melakukan penempatan dana sebesar Rp99,11 triliun dalam bentuk dana abadi di bidang pendidikan. Jumlah itu adalah akumulasi sejak 2010 hingga 2021 yang merupakan bagian dari alokasi anggaran di sektor pendidikan yang disisihkan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pengelolaan dana abadi itu dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan,” kata Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Tri Wahyuningsih Retno Mulyani. (menpan.go.id, 20/6/2022).

Berdasarkan data di atas, hemat saya Masyarakst harus tahu dan peduli akan pengelolaan dana abadi pendidikan tinggi ini. Sebab dana abadi perguruan tinggi yang dikelolah oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) melalui Badan Layanan Umum (BLU) LPDP sangat besar dan dana tersebut bersumber dari pajak masyarakat (APBN). Dengan dana yang begitu besar Triliun-an, kemungkinan besar akan terjadi potensi korupsi yang besar pula, sehingga dibutuhkan pengawasan dan pengawalan.

Artinya semua elemen masyarakat Indonesia terutama insan akademis, politisi, aktivis mahasiswa, NGO Pendidikan, Lembaga pendidikan keagamaan (NU-Muhammadiyah, Katholik-Kristen-Hindu-Budha, Taman Siswa dan yang lainya harus ikut aktif terlibat mengawal, mengawasi dan mengadvokasi jika terjadi penyelewengan dana abadi pendidikan Tinggi tersebut. 

Namun, selain itu elemen masyarakat juga harus ikut peduli dengan memberikan masukan, saran, kritik maju dalam hal pengelolaan dana abadi pendidikan dan termasuk pula program-program pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) melalui Badan Layanan Umum (BLU) LPDP harus terbuka, transparan, akuntabel dan bersedia bekerja sama kolaborasi dengan masyarakat.

Untuk membangun kolaborasi tersebut menurut saya perlu dibentuk Komite Nasional Pengawas Pendidikan Tinggi (KNP2T) Indonesia. 

Sebuah lembaga atau institusi yang dibentuk oleh DPR yang beranggotakan elemen masyarakat (Tokoh Pendidikan Tinggi, NGO Pendidikan, Tokoh Pendidikan Keagamaan, Tokoh Mahasiswa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Hukum, Aktivis Anti Korupsi). Lembaga ini berfungsi untuk memberikan masukan, mengawal, mengawasi, mengadvokasi proses pelaksanaan dan penggunaan dana abadi pendidikan tinggi yang dikelolah oleh LPDP dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). 

Dengan adanya lembaga ini diharapkan dapat sebagai check and balance antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dana abadi dan pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia yang semakin besar tantangannya. Sehingga tangungjawab pengembangan pendidikan tinggi adalah tanggung jawab bersama. Amin

***

*) Dr. Sholikhul Huda, M.Fil.I (Pengamat Sosial Pendidikan dan Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya).

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.